KOMPAS.com — Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Golkar Zul Fadhli mengecam penundaan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di 11 provinsi lantaran keterlambatan distribusi soal. Zul Fadhli pun meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencium dugaan penyimpangan dalam penunjukan PT Ghalia Printing Indonesia yang memenangi tender percetakan soal UN untuk Indonesia tengah.
"Ini ujian nasional amatiran! PT Ghalia harus diberi sanksi blacklist. Ada indikasi penunjukan Ghalia ini aroma penyimpangan sehingga harus diinvestigasi BPK," ujar Zul Fadhli saat dihubungi, Senin (15/4/2013).
Zul mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga harus bertanggung jawab. Penundaan ini, menurutnya, telah melanggar prinsip keadilan.
"Mestinya Mendikbud mengundurkan semua jadwal UN," kata Zul.
Ia menilai, penundaan ini akan semakin membuka besarnya peluang kebocoran soal dan memengaruhi mental siswa. "Ke depan percetakan didesentralisasikan saja, tidak perlu sentralisasi di pusat," katanya.
Seperti diberitakan, Kemendikbud mengumumkan penundaan jadwal UN 2013 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di 11 provinsi. Provinsi yang mengalami pergeseran jadwal UN tersebut adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Jumlah siswa di 11 provinsi tersebut sebanyak 1,1 juta di 3.601 SMA/MA dan 1.508 SMK.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh mengemukakan, untuk mencetak materi UN kali ini, Kemendikbud menunjuk enam percetakan. Dari keenam percetakan itu, lima di antaranya sudah siap, sedangkan satu percetakan, yaitu PT Ghalia Printing Indonesia yang tugasnya menyebarkan soal ke Indonesia tengah sedang berusaha sekuat tenaga. Kemendikbud sudah bekerja hingga dini hari untuk membantu percetakan tersebut. Namun, upaya tersebut masih belum berhasil sehingga diputuskan pelaksanaan UN di 11 provinsi baru bisa dilaksanakan pada 18 April mendatang.
"Ini ujian nasional amatiran! PT Ghalia harus diberi sanksi blacklist. Ada indikasi penunjukan Ghalia ini aroma penyimpangan sehingga harus diinvestigasi BPK," ujar Zul Fadhli saat dihubungi, Senin (15/4/2013).
Zul mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga harus bertanggung jawab. Penundaan ini, menurutnya, telah melanggar prinsip keadilan.
"Mestinya Mendikbud mengundurkan semua jadwal UN," kata Zul.
Ia menilai, penundaan ini akan semakin membuka besarnya peluang kebocoran soal dan memengaruhi mental siswa. "Ke depan percetakan didesentralisasikan saja, tidak perlu sentralisasi di pusat," katanya.
Seperti diberitakan, Kemendikbud mengumumkan penundaan jadwal UN 2013 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di 11 provinsi. Provinsi yang mengalami pergeseran jadwal UN tersebut adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Jumlah siswa di 11 provinsi tersebut sebanyak 1,1 juta di 3.601 SMA/MA dan 1.508 SMK.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh mengemukakan, untuk mencetak materi UN kali ini, Kemendikbud menunjuk enam percetakan. Dari keenam percetakan itu, lima di antaranya sudah siap, sedangkan satu percetakan, yaitu PT Ghalia Printing Indonesia yang tugasnya menyebarkan soal ke Indonesia tengah sedang berusaha sekuat tenaga. Kemendikbud sudah bekerja hingga dini hari untuk membantu percetakan tersebut. Namun, upaya tersebut masih belum berhasil sehingga diputuskan pelaksanaan UN di 11 provinsi baru bisa dilaksanakan pada 18 April mendatang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar